Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah perbatasan strategis di Indonesia, tetapi juga sebagai gerbang utama bagi ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berusaha mencari kehidupan lebih baik di Malaysia.
Sayangnya, wilayah ini juga sangat rentan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebuah masalah yang semakin mendesak untuk ditangani.
Setiap tahun, ribuan migran berisiko memilih jalur ilegal untuk menyeberang ke Malaysia, didorong oleh kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakpahaman akan risiko yang mereka hadapi.
Mereka sering kali terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang menguntungkan, menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan.
“Ketika para migran tanpa dokumen resmi ini memasuki wilayah Malaysia, mereka menghadapi risiko eksploitasi yang sangat tinggi,” ungkap Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, dalam sebuah wawancara pada Minggu (5/1/2025).
Hary menambahkan bahwa banyak dari mereka yang terpaksa bekerja dalam kondisi buruk, di bawah ancaman, dan dengan imbalan yang jauh dari standar hidup yang layak.
“Banyak yang mengalami perlakuan tidak manusiawi, bahkan ada yang menjadi korban perdagangan manusia. Ini merupakan masalah serius yang diperparah oleh kurangnya pendidikan dan pengawasan di daerah asal mereka,” jelasnya.
Mantan Kakorsabhara Baharkam Polri ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penyebab maraknya TPPO, antara lain kesenjangan ekonomi, minimnya pengetahuan tentang risiko migrasi, serta lemahnya pengawasan di perbatasan.
“Kami di Polda Kaltara memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas TPPO. Upaya kami mencakup pengungkapan kasus serta penegakan hukum yang tegas,” tambah Hary.
Dalam enam bulan terakhir, Polda Kaltara berhasil mengungkap 33 kasus TPPO, dengan total 193 korban. “Kami telah menangkap 39 orang tersangka TPPO, sebuah langkah nyata yang menunjukkan keseriusan kami dalam memberantas jaringan perdagangan manusia.
Melalui operasi terpadu dan pemanfaatan teknologi investigasi yang modern, kami mampu menangkap kasus-kasus yang sebelumnya sulit dijangkau,” papar Hary.
Dengan segala upaya yang telah dilakukan, Kaltara terus berjuang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi migran dan mencegah mereka terjerumus dalam jeratan TPPO.
Kesadaran dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk melawan praktik praktik yang merugikan ini, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat.
