MALANG, Zona Malang – Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menggelar halal bihalal Idul Fitri di Atamimi Palace Malang, Minggu (27/4), sekaligus memaparkan Resolusi 2025. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Ketua Mujadalah Kiai Kampung Wahyu Muryadi, Pendiri Mujadalah Kiai Kampung Najib Salim Atamimi, Ketua Balitbang Golkar Prof Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, Bupati Malang Sanusi, serta pengamat komunikasi politik Effendi Gazali.
Dalam resolusi tersebut, MKK menyoroti dua isu utama: pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kebijakan subsidi. Ketua MKK Wahyu Muryadi menegaskan pentingnya pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan sesuai Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut, pengelolaan yang bijaksana dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
“Dengan pengelolaan kekayaan alam yang bijaksana, berkelanjutan, dan adil, maka dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Dalam diskusi itu ada tiga poin utama yang diajukan MKK, pertama pemerintah diminta memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, eksekutif dan legislatif diharapkan merumuskan regulasi baru berbasis keadilan, dan terakhir pengelolaan SDA harus adil, akuntabel, berkelanjutan, dengan pengawasan ketat.
Terkait subsidi, Pendiri MKK Najib Salim Atamimi menilai distribusi subsidi saat ini tidak tepat sasaran. “Kami dari MKK menyatakan bahwa kondisi pengelolaan dan distribusi subsidi di lapangan tidak transparan, tidak akuntabel, dan koruptif,” ungkapnya.
MKK mengajukan enam rekomendasi, termasuk, penyaluran subsidi hanya untuk kelompok ekonomi lemah. Pengawasan ketat dan evaluasi berkala. Implementasi kebijakan subsidi yang efektif dan akuntabel.
“Yang terakhir, kami meminta pemerintah untuk menerapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, transparan dan akuntabel. Hal ini sangatlah perlu, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan subsidi yang dapat merugikan penerima,” lanjutnya.
Dengan adanya resolusi tersebut, pihaknya berharap dapat menjadi usulan dan masukan yang bermanfaat demi kemajuan bangsa. “Terakhir, semoga Presiden Prabowo selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk menjalankan roda pemerintahan serta membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia,” tandasnya.
MKK berharap resolusi ini menjadi masukan konstruktif untuk pemerintah. Mereka juga mendoakan Presiden Prabowo diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Indonesia.
Akademisi Terus Kawal RKUHAP, Banyak Pasal Tumpang Tindih Kewenangan APH
Selain isu pengelolaan SDA dan subsidi, MKK juga menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dikawal oleh para akademisi. Menurut pengamat komunikasi politik Effendi Gazali, terdapat banyak pasal dalam RKUHAP yang tumpang tindih dengan kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Banyak pasal dalam RKUHAP yang tumpang tindih dengan kewenangan APH, sehingga perlu dievaluasi kembali agar tidak terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam penegakan hukum,” ujar Effendi Gazali.
Para akademisi terus mengawal proses pembahasan RKUHAP agar dapat menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka berharap agar RKUHAP dapat segera disahkan dan diterapkan untuk memperkuat sistem peradilan di Indonesia.
Kehadiran MKK dalam acara ini menunjukkan komitmen mereka untuk turut serta dalam memperbaiki kondisi bangsa, khususnya terkait pengelolaan SDA, kebijakan subsidi, dan reformasi hukum. Resolusi yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
