MALANG, Zona Malang – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Sosial RI akan memperkuat sinergi dengan pilar-pilar sosial guna menurunkan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Khofifah dalam Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya yang digelar di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5). Menurut Khofifah, upaya ini merupakan bagian dari misi Jatim Sejahtera yang sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan program Quick Wins 5.
“Ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” kata Khofifah.
Khofifah menekankan pentingnya kesejahteraan para pekerja sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Ia menegaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan tidak akan tercapai jika pilar-pilar sosial tersebut tidak disejahterakan.
“Ini tidak bisa tercapai jika pilar-pilar sosial kita tidak disejahterakan. Mereka ada di garis terdepan. Seperti kata Gus Ipul, buat pilar-pilar sosial tersenyum dulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” ujarnya.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sosial di Jawa Timur sendiri cukup banyak, mencapai ribuan orang, yaitu 5.262 pendamping PKH, 666 TKSK, dan 1.820 Tagana. Pemprov Jatim telah memberikan dukungan melalui pelatihan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta insentif. Alokasi APBD untuk program-program tersebut juga cukup besar, seperti Tali Asih TKSK sebesar Rp3,96 miliar per tahun, Tali Asih Tagana Rp5,73 miliar per tahun, Honor Pendamping Pasung Rp720 juta, Transport PKH Plus Rp12,1 miliar, BPJS TKSK Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana Rp383,04 juta.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memiliki program unggulan lain, yaitu PKH Plus yang menyasar keluarga dengan lansia berusia 70 tahun ke atas. “Total penerima PKH Plus dari 2019 sampai 2025 mencapai 354.111 orang,” jelas Khofifah.
Pemprov Jatim juga sedang menyiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga miskin. Tiap sekolah akan menampung sekitar 1.000 siswa dari SD hingga SMA. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Anak-anak ini akan difasilitasi agar bisa mengangkat derajat keluarga,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan kebijakan baru pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan DTKS agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. “Motto kita sekarang: ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya.’ Semua bantuan harus tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hanya untuk masyarakat di kelompok Desil 1 dan 2 atau kategori sangat miskin dan miskin ekstrem. “Tidak boleh ada KKN, titipan, atau permainan data. Harus benar-benar untuk yang berhak,” tegasnya.
Di akhir acara, Khofifah dan Gus Ipul memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 calon siswa Sekolah Rakyat. Khofifah memakaikan sepatu kepada Asila Putri Salsabila, sementara Gus Ipul memakaikan kepada Ganda Rizki Raditya.
