MALANG – Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pada mobil dinas Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, kini berada di tengah sorotan tajam publik. Pelat nomor unik M 80 IS, yang terbaca seperti kata slang khas Malang “Mbois” (keren), diduga palsu karena tidak terdaftar dalam basis data resmi, dan penggunaannya telah memicu kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
Kontroversi ini bermula ketika Wali Kota Wahyu menggunakan mobil dinas Toyota Camry hitam dengan pelat tersebut saat melakukan peninjauan di kawasan Pasar Oro-oro Dowo pada Jumat (2/8) lalu. Foto-foto kegiatan tersebut menyebar di media sosial, dan warganet yang jeli segera menelusuri keaslian pelat nomor tersebut.
Seorang pengguna platform X (sebelumnya Twitter) dengan akun @yusufgunawan mengunggah tangkapan layar dari situs web Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang menunjukkan bahwa data untuk nopol M 80 IS tidak ditemukan. “Kok bisa-bisanya loh sebagai Wali Kota seperti ini? Nopol tersebut dipesan di mana ya?” cuitnya pada Senin (4/8), memicu diskusi luas.
Kritik tak hanya datang dari warganet. Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, penggunaan aset daerah harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan seorang kepala daerah semestinya memberikan contoh yang baik.
“Sangat kami sayangkan kalau memang itu barang milik daerah yang dipergunakan tidak sesuai dengan aturan. Ini sudah tidak waktunya kampanye, sebaiknya jangan membuat citra buruk bagi Pemkot Malang,” tegas Arief dikutip DetikJatim.
Anggota Komisi C ini juga menilai penggunaan pelat “Mbois” sebagai bentuk pencitraan yang tidak perlu. Menurutnya, fokus Wali Kota seharusnya adalah bekerja untuk membuat Kota Malang menjadi lebih baik, bukan membuat properti dinasnya terlihat keren.
“Timbang pelat nomor e mbois, mending Kota Malang e seng mbois (Daripada pelat nomornya yang keren, lebih baik Kota Malangnya yang keren),” sindirnya. “Sudahlah tidak usah model kampanye, sudah waktunya kerja membangun, jangan pencitraan apalagi lewat barang milik daerah,” pungkas Arief.
