MALANG – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 diwarnai sejumlah keluhan dari jamaah terkait pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Salah satu jamaah haji asal Indonesia, Andry Ermawan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem Multi Syarikah yang diterapkan. Menurutnya, banyaknya perusahaan yang terlibat justru tidak menjamin pelayanan yang lebih baik, malah sebaliknya, menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan jamaah. Pengalaman kurang menyenangkan ini menjadi sorotan tajam bagi penyelenggaraan haji tahun ini, memicu desakan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Keterlambatan Penjemputan dan Tenda yang Penuh Sesak
Andry, yang tergabung dalam kloter 95 embarkasi Surabaya, menceritakan pengalamannya saat akan diangkut ke Arafah. Sesuai jadwal, penjemputan seharusnya dilakukan dalam tiga tahap, namun kenyataannya, mereka baru dijemput tengah malam. Keterlambatan ini berdampak buruk bagi para jamaah, terutama yang sudah lanjut usia. Sesampainya di Arafah, tenda yang seharusnya menjadi tempat istirahat mereka ternyata sudah penuh diisi oleh jamaah lain. Akibatnya, ratusan jamaah kloter 95 terpaksa menggelar tikar di luar tenda, beralaskan tanah dan beratapkan langit. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat usia para jamaah yang rata-rata sudah tidak muda lagi.
Perjuangan Menuju Tenda di Tengah Terik Matahari
Setelah hanya beberapa jam beristirahat seadanya, para jamaah kloter 95 kembali harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Mereka harus menenteng tas koper yang berat, sementara waktu sudah menunjukkan hampir pagi dan razia dari pemerintah setempat akan segera dimulai. “Jadi kami harus berjalan kaki lagi sekitar 2 kilometer bersama ibu-ibu jamaah sudah sepuh-sepuh sambil bawa tas ransel. Memang jauh sekali. Baru akhirnya kami para jamaah mendapatkan tenda,” ungkap Andry. Perjuangan ini sangat berat, terutama bagi jamaah lanjut usia yang harus memaksakan diri berjalan jauh di tengah kondisi yang tidak ideal.
Kritik Terhadap Fasilitas dan Pelayanan yang Kurang Memadai
Selain masalah transportasi dan akomodasi, Andry juga menyoroti kurangnya fasilitas lain seperti toilet, tenaga kesehatan, serta sistem transportasi yang seringkali terlambat. Ia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan hal ini di masa mendatang. “Ya itu sebagai koreksi aja. Walaupun kita ini sedang ibadah ya harus ikhlas artinya semua itu sudah Allah yang atur, tetapi pemerintah juga harus dikoreksi, karena bagaimanapun yang menjadi korban ya tetap jamaahnya,” ujarnya. Ia juga menceritakan pengalamannya di Musdalifah, di mana bus yang seharusnya menjemput mereka ternyata tidak bisa masuk karena sudah tutup. Namun, ia bersyukur karena akhirnya kloternya bisa langsung menuju Mina.
Sistem Multi Syarikah yang Tidak Efektif
Andry menilai bahwa banyaknya Syarikah yang terlibat dalam penyelenggaraan haji justru tidak efektif. Ia menganggap hal ini justru menimbulkan kekacauan dan membuat pelayanan menjadi tidak maksimal. “Banyak Syarikah banyak sekali krodit di mana-mana. Jadi wajar banyak jamaah yang emosinya tak terbendung,” katanya. Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi sistem ini dan mencari solusi agar pelayanan haji di masa mendatang bisa lebih baik. Ia juga menyoroti kurangnya komunikasi dari pihak Syarikah terkait jadwal penjemputan, yang membuat para jamaah merasa tidak pasti dan khawatir.
Harapan untuk Perbaikan di Masa Depan
Andry berharap agar pemerintah dan Tim Pengawas Haji DPR RI dapat benar-benar memperhatikan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Syarikah kepada jamaah haji Indonesia. Ia meminta agar tidak ada lagi jamaah yang terlantar karena kurangnya perhatian dan fasilitas yang memadai, terutama mengingat suhu di Makkah yang bisa mencapai 50°C. “Jadi kami harapkan Timwas Haji DPR RI lebih tegas untuk melihat langsung di lapangan. Bila perlu sidak sebelum pelaksanaan haji untuk melihat fasilitas yang dijanjikan Syarikah. Jangan sampai di luar kesannya bagus tapi di dalam bobrok, kasihan jamaah kita. Pemerintah harus betul-betul memberikan atensi kepada jamaah kita,” pungkas Ketua Melayu Raya Korwil Jawa Timur ini.
DPR RI Berjanji Akan Mengevaluasi Penyelenggaraan Haji
Menanggapi berbagai keluhan dari jamaah haji, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa persoalan teknis yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji 2025 akan menjadi perhatian utama dalam proses revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Saan mengakui bahwa sebagian besar keluhan jamaah haji berkaitan dengan aspek teknis seperti konsumsi, transportasi, dan akomodasi. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Timwas Haji DPR RI untuk memperbaiki penyelenggaraan haji di masa mendatang. Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi jamaah haji Indonesia. (rud)
